Kutai Timur – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim H M Agus Hari Kesuma (AHK) pentingnya koordinasi pemerintahan kecamatan jelang pemilihan kepala daerah (pilkada).
Hal itu disampaikan, saat Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan untuk Triwulan III tahun 2024.
Rakor itu diikuti seluruh Camat di Kabupaten Kutim, yang dilaksanakan di Room Oasis, Aston Hotel dan Convention, pada Jumat (1/11/2024).
Dia mengatakan bahwa rakor ini menjadi kesempatan bagi para camat untuk menilai capaian kinerja sekaligus mempersiapkan langkah-langkah baru di November.
“Kita harus siap menghadapi tantangan pilkada dan memitigasi potensi konflik sosial, terutama di wilayah perbatasan Kutai Timur-Bontang yang sering kali rawan saat pilkada,” ujar Agus.
Agus juga mengarahkan camat untuk fokus pada penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akurat.
Selain itu juga memberikan perhatian diberikan kepada Dusun Sidrap yang berpotensi menimbulkan permasalahan administratif terkait pemilih ganda.
Tak hanya itu, dirinya menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah persiapan pilkada.
“Profesionalisme ASN harus tetap terjaga, jauh dari politik praktis,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim Trisno menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam mencapai target pembangunan.
Menurutnya, koordinasi triwulanan ini penting untuk menyesuaikan strategi dengan dinamika yang berkembang di setiap kecamatan.
“Rakor ini bukan sekadar untuk memastikan program berjalan, tetapi juga untuk menyelaraskan administrasi keuangan, yang sudah mencapai 60 persen dan ditargetkan 90 persen di akhir 2024. Selain itu, kami mencatat program-program lainnya juga sudah mencapai 70 persen,” ungkap Trisno
Trisno menyebut bahwa dalam Rakor tersebut juga dibahas berbagai kendala yang dihadapi kecamatan.
“Masalah-masalah yang ada, seperti akses infrastruktur hingga tantangan administrasi, dibahas untuk dicari solusi yang bisa diterapkan lintas wilayah,” sebutnya.
Trisno menekankan pentingnya pembagian tugas yang merata di setiap kecamatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Adv/Ab)
