Kutai Timur – Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma menyatakan bahwa pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama.
Demikian ia sampaikan saat kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Workshop Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) digelar di Room Batara V Hotel Fugo, Senin (4/11/2024)
Menurutnya, dalam pengendalian inflasi langkah strategis yang harus dilakukan seperti operasi pasar dan pemberian subsidi.
“Sementara bagi komoditas yang mengalami kenaikan harga dianggap sangat penting untuk menjaga stabilitas harga di daerah,” ujarnya.
Dikatakanya, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
“Pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait,” katanya.
“Langkah-langkah seperti operasi pasar atau pemberian subsidi sementara bagi komoditas yang harganya melonjak sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi di Kutim,” sambungnya.
Ia menekankan bahwa peran TPID sangat strategis dalam menghadapi potensi gejolak inflasi, terutama di tengah situasi yang tidak menentu seperti bencana atau momentum tertentu.
AHK mencontohkan, pada saat momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harga bahan pangan seperti beras bisa saja mengalami lonjakan karena permintaan meningkat tajam.
“Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, TPID Kutim menyusun berbagai program pengendalian inflasi yang dituangkan dalam roadmap 2022-2024,” sebutnya.
Agus menegaskan pentingnya mitigasi terhadap potensi gejolak harga dengan mengadakan rapat rutin minimal sebulan sekali.
Kata dia, tujuannya adalah agar TPID bisa segera merespons perubahan harga yang terjadi, misalnya dengan pemberian subsidi atau justifikasi tertentu.
Agus turut berpesan kepada anggota TPID agar memiliki kerangka berpikir yang lebih strategis dalam menyusun program.
“Contohnya, jika harga gula naik, kita harus segera mengadakan rapat untuk memutuskan tindakan yang diperlukan,” ungkapnya.
“Apakah perlu ada subsidi, atau langkah lainnya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita semua untuk memastikan inflasi tetap terkendali demi kemajuan perekonomian Kutim,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutim Vita Nur Hasanah menekankan pentingnya implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“Strategi ini dirancang untuk menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi gejolak ekonomi yang berdampak pada inflasi,” tegasnya
