KUTAI TIMUR – Dalam upaya memastikan kelancaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kembali digelar di Ruang Kerja Bupati Kutim, pada Kamis (21/11/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H M Agus Hari Kesuma (AHK), dan menjadi ajang diskusi strategis terkait persiapan pemilu di wilayah Kutim yang memiliki tantangan geografis cukup kompleks.
Rapat Forkopimda ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan daerah, termasuk Ketua DPRD Kutim Jimmi, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, Kepala Kejaksaan Negeri Kutim Reopan Saragih, Kepala Pengadilan Negeri Sangatta Henu Sistha, perwakilan Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, dan Kesbangpol.
Para peserta menyampaikan paparan terkait persiapan di bidang masing-masing, dengan fokus utama pada tiga isu krusial: keamanan, distribusi logistik, dan pencegahan kecurangan.
Salah satu tantangan utama yang disoroti adalah distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil.
Kutai Timur yang mencakup kawasan-kawasan sulit dijangkau seperti Tanjung Mangkalihat di Sandaran hingga Busang, memerlukan perencanaan matang agar logistik pemilu, termasuk surat suara dan peralatan TPS, dapat tiba tepat waktu dan aman.
“Distribusi logistik ke wilayah-wilayah terpencil membutuhkan perencanaan yang sangat matang, terutama mengingat kondisi geografis Kutim yang cukup menantang,” ujar Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma.
Forkopimda menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk personel keamanan, untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar tanpa hambatan.
Kapolres Kutim, AKBP Chandra Hermawan, menekankan pentingnya kesiapan pengamanan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Forkopimda telah menyusun skema pengamanan yang melibatkan personel gabungan dari Polda, Polres Kutim, Kodim, Lanal, hingga Pemkab Kutim, yang akan disebar secara merata untuk menjaga ketertiban selama proses pencoblosan.
Selain pengamanan, Forkopimda juga menegaskan pentingnya pencegahan kecurangan, seperti praktik politik uang dan upaya memilih lebih dari sekali, yang menjadi perhatian di wilayah perbatasan Kutim-Bontang.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengingatkan pentingnya pengawasan ketat di TPS untuk memastikan integritas pemilu tetap terjaga.
“Kecurangan sekecil apa pun harus diantisipasi. Kami juga meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi money politic,” ujar Jimmi.
Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) turut diminta untuk menjalankan perannya secara maksimal, terutama dalam menangani potensi pelanggaran.
Selain itu, Forkopimda juga mendesak penerbitan surat edaran agar ASN, pihak swasta, dan perusahaan memberikan waktu bagi seluruh karyawan untuk memberikan hak pilihnya.
Rapat Forkopimda tidak hanya fokus pada masa pencoblosan, tetapi juga membahas skenario penanganan pasca-pemilu.
Kapolres Kutim menegaskan bahwa pengamanan surat suara sebelum, selama, dan setelah pemilu adalah prioritas utama, serta antisipasi terhadap potensi konflik yang mungkin terjadi setelah pemilu.
Forkopimda menegaskan komitmen seluruh pihak untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan sukses di Kutim.
Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada.
“Semua elemen harus bersatu untuk memastikan pemilu berjalan lancar. Kita ingin pesta demokrasi ini menjadi momen yang membanggakan bagi Kutim,” tegas Pjs Bupati Agus Hari Kesuma. (Adv/ab)
