Kutai Timur – Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutai Timur, Rizali Hadi, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI untuk membahas kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Rizali hadir mewakili Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara II Senayan, pada Rabu (20/11/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dan turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Pjs Gubernur Kaltim Akmal Malik, serta sejumlah pejabat dari daerah lain, termasuk Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltara.
Rizali menyampaikan laporan terkait kesiapan Kutai Timur menghadapi Pilkada Serentak yang akan digelar pada November 2024.
Ia menjelaskan bahwa berbagai langkah telah dilakukan untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi di wilayah Kutim.
“Persiapan teknis dan administrasi terus kami matangkan, termasuk koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan stakeholder terkait. Kami juga terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan Pilkada berjalan kondusif,” ujar Rizali.
Rizali menambahkan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah memastikan anggaran Pilkada dapat terserap dengan baik dan menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur yang memiliki kondisi geografis yang beragam.
Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat juga menjadi perhatian utama untuk mencapai target keterlibatan pemilih yang tinggi.
Rizali menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan penyelenggara pemilu.
“Kesiapan seluruh pihak, mulai dari aspek anggaran, regulasi, hingga sosialisasi, sangat menentukan keberhasilan Pilkada. Kami berharap semua elemen dapat bekerja sama demi terselenggaranya pemilu yang adil dan demokratis,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa Kutai Timur siap menjalankan langkah antisipatif untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul.
“Kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif,” jelasnya.
“Pemerintah daerah juga aktif mendorong edukasi politik kepada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil,” imbuhnya.
Rizali menegaskan, pemerintah Kutai Timur berkomitmen menjadikan Pilkada Serentak 2024 sebagai ajang demokrasi yang inklusif dan transparan.
Pihaknya optimistis pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, Pilkada di Kutai Timur dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang berkualitas,” tegasnya.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya perhatian terhadap dinamika daerah yang berpotensi memengaruhi jalannya tahapan kritis Pilkada, seperti penghitungan suara dan penetapan hasil.
Ia meminta dukungan dari seluruh pihak untuk melaporkan segala persoalan yang muncul di daerah, terutama yang dapat mengganggu proses tahapan Pilkada.
Rifqinizamy juga menyoroti dua urgensi utama dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Ia menekankan peran penjabat gubernur, bupati, dan wali kota yang diangkat oleh pemerintah pusat, serta pentingnya netralitas ASN yang harus diawasi ketat.
“Netralitas ASN menjadi isu yang sangat penting, mengingat mereka diangkat dan diberhentikan oleh pusat. Profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas harus diawasi ketat,” jelasnya.
Kedua, Rifqinizamy menekankan bahwa Pilkada Serentak pada 27 November 2024 merupakan tonggak penting dalam demokrasi bangsa. “Kami di Komisi II berkomitmen mengawasi secara menyeluruh demi terciptanya proses pemilu yang adil dan demokratis,” tambahnya.
Dalam rapat ini, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, juga menyoroti isu netralitas ASN dan menyebut bahwa tujuh hari menjelang Pilkada merupakan waktu krusial untuk memastikan netralitas ASN di seluruh daerah.
“Kami akan fokus mencermati daerah rawan, berdasarkan 24 variabel yang mengukur tingkat kerawanan dari rendah hingga tinggi,” ungkap Bima.
Selain itu, Bima menyebut potensi kerawanan seperti ancaman provokasi, isu SARA, dan faktor sensitif lainnya yang dapat memengaruhi kelancaran Pilkada. Data ini akan menjadi dasar bagi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kondusivitas Pilkada.
Senada, Pjs Gubernur Kaltim, Akmal Malik, turut melaporkan situasi terkini di wilayahnya. Ia menyebut bahwa Kaltim termasuk dalam kategori rawan lima berdasarkan peta kerawanan nasional dan bahwa pihaknya telah memonitor 10 daerah di Kaltim.
“Kami telah memonitor 10 daerah di Kaltim, dengan jumlah TPS sebanyak 6.274 yang diawasi oleh 525 PPK, 3.114 PPS, dan 43.198 KPPS,” katanya.
Rapat ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan strategi nasional dan daerah dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. (adv)
