Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memperkenalkan kebijakan penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
Salah satu langkah signifikan adalah peningkatan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), yang naik dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Disdikbud Kutai Timur, Mulyono, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran BOSDA tahun 2023 sebesar Rp 8,9 miliar kini ditingkatkan menjadi Rp 19 miliar pada tahun 2024.
Anggaran tersebut telah disalurkan langsung ke rekening masing-masing sekolah, mencakup TK negeri, SD negeri dan swasta, SMP negeri dan swasta, serta Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Ibtidaiyah.
“Kami memastikan bahwa peningkatan anggaran ini digunakan untuk mendukung operasional sekolah sehingga tidak ada lagi pungutan atau sumbangan tambahan dari orang tua murid untuk hal-hal yang menjadi kewajiban sekolah,” kata Mulyono.
Kebijakan Penghapusan Pungutan dan Penjualan Seragam
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Disdikbud Kutai Timur secara tegas melarang sekolah untuk menjual buku atau seragam kepada siswa serta mengelola koperasi sekolah yang berpotensi membebani orang tua.
“Kami ingin memastikan bahwa pendidikan di Kutai Timur tidak menjadi beban ekonomi, terutama bagi keluarga kurang mampu. Orang tua tidak lagi dikenakan biaya tambahan untuk buku, seragam, atau keperluan lain yang seharusnya ditanggung sekolah,” ujarnya.
Mulyono juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan sekolah yang melanggar kebijakan ini.
“Kami akan menegur sekolah yang terbukti melanggar aturan ini. Laporan bisa langsung disampaikan ke Disdikbud Kutai Timur,” tegasnya.
Komitmen untuk Pendidikan yang Lebih Inklusif
Pemkab Kutai Timur berharap dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.
Selain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, kebijakan ini juga bertujuan mendorong peningkatan mutu pendidikan di seluruh daerah Kutai Timur.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Kami berkomitmen untuk memastikan tidak ada hambatan, termasuk hambatan biaya, bagi anak-anak Kutai Timur untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tutup Mulyono.
Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Kutai Timur dalam menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama demi masa depan generasi muda yang lebih baik. (adv/ab)
