Kutim — Bupati Kabupaten Kutai Timur, soroti selisih data yang kasus stunting di Kutim.
Karena itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim Achmad Junaidi, sangat sepakat dengan keinginan Bupati untuk melakukan validasi ulang terkait data tersebut.
“Saya sepakat karena perlu kesamaan persepsi. Itu yang paling penting kita samakan, samakan persepsi dulu tentang data,” kata dia saat ditemui, Jumat (21/6).
Baginya, data yang rancu bakal mempengaruh kebijakan pemerintah serta anggaran yang digelontorkan.
Kalau kita bicara data, misalnya 29% secara nasional, 16% secara Kabupaten, artinya kan ada data yang rancu,” paparnya.
Lebih lanjut Kadis menegaskan tidak hanya mempersoalkan persentase itu. Namun menitikberatkan pada kenyataan di lapangan, jangan sampai ada warga yang tidak terdata. Atau ada yang terdata tapi sebenarnya tidak terdampak resiko stunting.
“Tadi saya katakan, saya tidak bicara masalah persentasenya. Artinya kalau 29% ini ada lokus by nama by address-nya kita tarik. Kalau yang 16% ada juga lokus by name by address-nya kita tarik, maka setiap lokus ini kita sasar,” katanya.
Karena itu, dia menyetujui agar arahan Bupati segera dilakukan dilakukan. “Tadi malam saya minta kelompokkan perdesa, ini nanti yang akan saya lakukan dengan Cap Jempol. Nanti kita menyasar dulu desa mana yang paling besar angkanya menurut aplikasi,” terangnya.
Setelah itu, sambung dia, pihaknya akan melalukan penyuluhan dan edukasi, serta menyalurkan hal-hal apa yang bisa mensupport untuk peningkatan gizi dan vitaminnya.
Dia berharap dengan adanya upaya validasi langsung ke lapangan ini bisa menjadikan penanganan stunting di Kutim lebih tepat sasaran. (Adv)
