Kutim — Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kutim memanas usai Anggota DPRD Kutim Faizal Rachman melayangkan interupsi dan meminta Bupati Ardiansyah Sulaiman mengatensi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) menghadiri undangan rapat DPRD Kutim.
Faizal Rachman mengungkapkan pihak DPRD Kutim sudah memanggil Kadis PU sebanyak dua kali, namun tidak pernah hadir dan hanya mendatangkan perwakilan dari Dinas PU saja.
Menanggapi hal itu, Bupati Ardiansyah Sulaiman menjelaskan bahwa tidak harus Kadis yang hadir, karena ada kepala bidang yang paling paham soal teknisnya.
“Itu Kadis PU kan, bukan saya kan?. Makanya saya minta di jadwalkan. Tidak mesti sebenarnya Kadisnya yang harus hadir, tapi kalau memang dibutuhkan yah bisa kita hadirkan dan tetap didampingi oleh bidang teknis,” kata dia, Senin (24/6).
Meski begitu, pihaknya telah meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim berkoordinasi dengan Pansus Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim TA 2023 untuk membuat jadwal.
“Nanti jadwal itu disampaikan kepada saya, biar nanti saya perintahkan mereka (Kepala OPD) untuk standby, kalau mereka memang dibutuhka,” kata Ardiansyah.
Menurutnya masalah ini merupakan pertanggungjawaban pengelolaan APBD, sehingga memang perlu untuk dibicarakan secara terbuka.
“Ini yang ingin saya singkronisasikan, sehingga saya minta di BPKAD buatkan jadwal dengan koordinasi pihak pansus, supaya dinas yang dibutuhkan tahu dan bisa ketemu,” ungkapnya.
Dia menambahkan, upaya ini agar nantinya tidak saling kejar-kejaran antara Kepala OPD dengan DPRD. (adv)
