Kutim — Press Lock yang diterapkan di beberapa kantor SKPD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menjadi perdebatan keefektifan penggunaannya dalam melayani masyarakat.
Press lock sendiri berupa pintu utama kantor yang bertujuan untuk mengontrol kehadiran bagi pekerja yang terdaftar di sebuah instansi.
Namun penerapan teknologi ini dianggap cukup membatasi beberapa pihak yang juga punya kepentingan di tempat itu tapi tidak terdaftar sebagai pekerja, misalnya saja awak media.
Perbincangan ini turut mendapat perhatian Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang. Dia mengatakan, selain awak media, masalah ini turut dikeluhkan masyarakat.
“Nanti kita evaluasilah yah karena saya pikir lucu juga karena di ruangan saya saja sampai hari ini masih manual aja,” kata dia saat berada di Kantor DPRD pada Senin (24/6) siang.
Kasmidi menyebut, penggunaan press lock dimungkinkan untuk mengantisipasi ancaman, namun menurutnya hal itu tidaklah pantas. “Ibaratnya apa yang harus ditakutkan, kita ini kan mau memberi pelayanan kepada masyarakat,” jelas Kasmidi Bulang.
Kasmidi menerangkan, pihaknya akan segera menindak lanjut standarisasi penggunaan alat tersebut di beberapa SKPD.
“Nanti kita akan liat standarnya yang boleh yang mana dan yang tidak karena kan lucu kalau seorang kabid bikin seperti demikian yang masuk ruangannya harus butuh akses.” terangnya Kasmidi.
Menurut Kasmidi sendiri penerapan Press Lock ini dinilai cukup aman, namun jika penerapannya menghambat beberapa pihak itu menjadi sebuah hal yang harus di evaluasi lagi.
“Memang sebenarnya lebih aman kalau secara aturan tapi itu mungkin malah menghambat pelayanan kita pada masyarakat.” tandasnya. (Adv)
