Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk memperkuat kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas pengawasan di tingkat desa.
Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Five Premiere pada Minggu (3/11/2024) dan diikuti oleh 139 Ketua BPD dari berbagai desa di Kutim.
Bimtek ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam terkait tugas dan fungsi BPD, khususnya dalam menghadapi perubahan regulasi tata kelola desa.
Penguatan Peran Strategis BPD
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutim, Januar Bayu Irawan, menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan profesionalitas BPD.
Perubahan Undang-Undang Desa, dari UU Nomor 6 Tahun 2014 ke UU Desa 2023, menjadikan peran BPD semakin signifikan, khususnya dalam mengawasi penggunaan anggaran desa dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai aturan.
“Penguatan BPD adalah kunci untuk menciptakan sinergi antara BPD dan kepala desa dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Timur,” ujar Bayu.
Ia juga menyebutkan bahwa materi Bimtek mencakup berbagai aspek penting, seperti teknik penyusunan peraturan desa (Perdes), strategi manajemen konflik, dan percepatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
Selain itu, ruang konsultasi dibuka untuk membantu peserta menghadapi kendala dalam pengawasan desa.
Penyelesaian Konflik di Tingkat Desa
Bayu menjelaskan bahwa BPD, sebagai bagian dari fungsi legislatif desa, harus memahami mekanisme pembuatan peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan.
BPD berperan sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di desa.
“Penyelesaian konflik sebaiknya dilakukan di tingkat desa atau kecamatan sebelum melibatkan pemerintah kabupaten,” tegasnya.
Dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan sinergi, BPD diharapkan dapat menjalankan tugasnya lebih efektif, memastikan anggaran desa digunakan secara transparan, serta mendorong percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Mendorong Tata Kelola Desa yang Lebih Baik
Bimtek ini memberikan wawasan baru bagi para Ketua BPD tentang penyusunan Perdes, manajemen BPD, dan pengelolaan APBDes yang tepat waktu dan sesuai aturan.
Pemkab Kutim optimis dapat memperkuat tata kelola desa, menjadikan BPD sebagai pilar utama pembangunan desa yang transparan dan akuntabel. (Adv/ab)
