Kutai Timur – Pjs Bupati Kutai Timur (Kutim), Agus Hari Kesuma (AHK) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan kemiskinan yang masih menjadi masalah utama di Kutim.
Demikian disampaikan AHK dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutim yang digelar di Ballroom Hotel Amaris, beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan jika kemiskinan adalah tantangan besar yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.
“Rakor ini diharapkan mampu merumuskan langkah konkrit untuk menekan angka kemiskinan di Kutim,” ujar AHK.
Dirinya memberikan aparesiasi atas dukungan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kaltim.
Kata dia Pemerintah Provinsi telah berkontribusi dalam memberikan arahan strategis untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Dalam rakor ini, berbagai isu utama dibahas, mulai dari penyelarasan data kemiskinan, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, hingga optimalisasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin.
Topik yang menjadi perhatian utama dalam Rakor ini adalah pentingnya validasi dan penyelarasan data kemiskinan.
Terkait hal tersebut, Agus menyebutkan bahwa basis data yang akurat adalah pondasi dari perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif.
“Dengan data yang valid, program penanggulangan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran. Ini juga membantu menghindari duplikasi bantuan yang selama ini sering terjadi,” sebutnya.
Tak hanya itu, juga dibahas terkait pentingnya inovasi dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat.
“Fokus utama adalah memberdayakan kelompok-kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujarnya.
Diharapkan dengan adanya rakor ini dapat melahirkan solusi-solusi strategis yang mampu mengatasi akar masalah kemiskinan di Kutim.
Kata Agus, hasil dari pertemuan ini akan menjadi panduan dalam menyusun program-program prioritas pada tahun 2025.
“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap warga Kutim bisa hidup layak dan sejahtera. Saya berharap Rakor ini mampu menjadi langkah awal yang signifikan untuk mencapai target tersebut,” imbuhnya.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutim, tokoh masyarakat, akademisi, intansi vertical, organisasi atau lembaga terkait hingga mitra pembangunan di Kutim. (Adv/ab)
