Kutai Timur – Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (bansos).
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai Kamis (21/11/2024) hingga Jumat (22/11/2024), bertempat di Hotel Tara, Kutai Timur.
Bimtek ini diikuti oleh para camat, perwakilan perangkat daerah (PD), dan pengurus pengelola hibah dari berbagai instansi di lingkungan Pemkab Kutim.
Salah satu narasumber utama dalam acara tersebut adalah Yodie Indrawan, seorang analis kebijakan ahli madya dari Kemendagri, yang juga bertanggung jawab dalam sistem informasi organisasi kemasyarakatan.
Pembukaan oleh Kepala Bagian Kesra
Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Bagian Kesra, Sahman, ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada Camat Sangatta Utara, Hasdiah, dan Purno Edi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur.
Dalam sambutannya, Sahman menyampaikan bahwa Bimtek ini merupakan salah satu langkah strategis Pemkab Kutim untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dalam pengelolaan hibah dan bansos.
“Selain untuk meningkatkan efektivitas administrasi, bimtek ini juga menjadi langkah konkret pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 61 Tahun 2020. Kami ingin memastikan pengelolaan bantuan hibah dan sosial dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Sahman.
Dasar Hukum Pelaksanaan dan Tujuan Kegiatan
Dalam laporan pembukaannya, Ketua Panitia Muhammad Samsudin menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Bimtek ini, yaitu:
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.
Samsudin juga menyebutkan tiga tujuan utama dari kegiatan ini:
Memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Menyamakan persepsi terkait mekanisme pengelolaan hibah dan bansos di lingkungan Pemkab Kutim.
Memberikan pemahaman mendalam kepada elemen pemerintahan mengenai pengelolaan hibah dan bansos yang sesuai regulasi.
“Bimtek ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan hibah dan bansos dapat dilaksanakan secara profesional, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegas Samsudin.
Meningkatkan Kapasitas ASN
Sahman juga menekankan pentingnya kegiatan ini dalam meningkatkan kapasitas ASN, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif.
“Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman administrasi, tetapi juga menjadi komitmen Pemkab Kutim untuk memastikan pengelolaan hibah dan bansos dapat dilakukan secara transparan, terstruktur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Ia berharap kegiatan ini mampu menciptakan pemahaman yang seragam di kalangan peserta, sehingga pengelolaan hibah dan bansos di Kutim dapat berjalan lebih baik dan mendukung tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Harapan untuk Masa Depan
Dengan pelaksanaan Bimtek ini, Pemkab Kutim berharap dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara perangkat daerah dalam mendukung fungsi pemerintahan dan pembangunan masyarakat.
“Kami optimistis kegiatan ini menjadi langkah maju dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pengelolaan bantuan hibah dan sosial yang lebih profesional,” pungkasnya. (adv/ab)
