Kutim — Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Kasmidi Bulang membeberkam adanya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang akan mengakomodir secara teknis kepentingan para buruh dan perusahaan di Kutim.
Hal itu diutarakannya usai memyambut para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Perkantoran Bukti Pelangi DPRD Kutai Timur, Rabu (1/5) siang.
“Perda itu kan payung hukumnya, Perbup itu adalah turunannya atau kajian teknisnya untuk melaksanakan Perda tersebut. itu nanti mengakomodir semua kepentingan-kepentingan yang secara teknis mengatur di dalamnya berkaitan dengan Perda tersebut,” kata Kasmidi Bulang.
Dirinya menerangkan bahwa Perda tersebut telah tersusus tinggal menunggu Rapat Paripurna DPRD untuk disahkan.
“Nahhh ini suda selesai. Artinya sudah paripurna. Insyaallah udah nggak lama, memungkinkan tahun ini bisa digunakan,” tandasnya.
Sebelumnya, Politisi Golkar tersebut merespon tuntutan yang digaungkan para buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersatu Kutai Timur (GEBRAK) itu.
Kasmidi Bulang mengatakan apa yang disampaikan para demonstran merupakan hal yang layak untuk didengungkan.
“Apa yang disampaikan teman-teman buruh pada hari ini, layak disampaikan. Kasus-kasus normatif yang ada itu memang saya pikir jangan lagi terjadi, seperti ada buruh yang berada dalam kondisi, mohon maaf, mungkin hamil, tapi diberhentikan. Itu kan semestinya harus dicutikan saja ya,” kata dia.
“Karena kan biar bagaimana pun dia sudah memberikan yang terbaik. Nah persoalan namanya hamil berarti kan ada rezeki yang didapat. Jangan langsung diberhentikan. Itulah timbal balik dia bekerja dan mungkin kerjanya itu juga harus diikuti dengan pemberian bonus,” tambahnya.
Lantaran itu kata Wabup, pemerintah meminta kepada serikat mengelompokkan persoalan yang terjadi di perusahaan di mana mereka bekerja melalui data yang akurat.
“Makanya atas nama pemerintah kita ketua komisi dan dinas tadi kita minta semua serikat itu menginventarisasi, mengelompokkan permasalahan yang ada di perusahaan-perusahaan dengan catatan wajib dengan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Kasmidi Bulang.
“Seperti misalnya, ada perusahaan mungkin yang tidak membolehkan Serikat tumbuh di perusahaannya. Nahh kita tanyakan mana perusahaannya? Nanti kita kasih tahu bahwa itu yang namanya Serikat wajib adanya di perusahaan, itu kan ada aturannya,” ucap Kasmidi.
Terakhir, ia juga menyebut harus ada penyesuaian dan kesepahaman pemerintah dengan pihak swasta beserta buruh terkait dengan pengembangan perusahaan di wilayahnya kutim kedepannya.(aDv)
