Kutim — Kerawanan sosial di Kabupaten Kutai (Kutim) dianggap Pemerintah semakin mengkhawatirkan, sehingga Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutim dilangsungkan pada Rabu (29/5).
Bupati menekankan Pemkab Kutim harus memperhatikan penyelesaian masalah infrastruktur yang dianggap masih kurang di beberapa wilayah.
“Jalan yang masih banyak bermasalah, kebutuhan air bersih, dan penerangan. Contohnya seperti di Kecamatan Sandaran, Busang, dan beberapa kecamatan lainnya itu harus diperhatikan oleh pemerintah,” ucap Bupati Kutim saat ditemui awak media di Kantor Dandim 0909/Sangatta usai mengikuti Rakor tersebut, Rabu (29/5).
Permasalahan lahan sengketa antara perusahaan dan Kelompok Tani kata Bupati, juga dibahas dalam rapat tersebut.
Bupati menyebut Pemkab Kutim sudah punya konsep Perhutanan Sosial sebagai upaya mengatasi masalah ini. “Sebenarnya sudah ada konsep perhutanan dari pemerintah, tapi masih banyak masyarakat yang belum mengarah ke sana,”
Tak hanya itu, rakor tersebut juga membahas mengenai batas wilayah antar kabupaten dan desa di wilayah dengan sebutan “Magic Land” tersebut.
Bupati Ardiansyah menyampaikan bahwa masalah perbatasan antara Kota Bontang dan Kutim telah diselesaikan. Namun masih tersisa persoalan lainnya yang juga berhubungan dengan tapal batas.
“Untuk permasalahan Kutim dengan Bontang sudah clear, yang masih ada sedikit itu Kutim dengan Berau. Tapi prosesnya sudah ditangani oleh pihak provinsi,” terangnya.
Ia juga menuturkan, data batas desa telah dirapatkan bersama camat dan kepala desa. Sebagiannya telah terselesaikan, meski masih ada beberapa yang belum tuntas. (Adv)
