Kutim — Pemerintah Kecamatan Sangkulirang melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepada seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Sangkulirang.
Diklat tersebut merupakan penguatan peran dan kedudukan BPD dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan responsive.
Agenda ini mendapat apresiasi oleh Wakil Bupati Kabupaten Kutim, Kasmidi Bulang.
Wabup Kutim tersebut juga hadir dan membuka kegiatan yang di laksanakan selama 4 hari, sejak 16 hingga 20 Mei 2024 yang dilaksanakan di Ruang Venus, Savana Hotel dan Convention, Kota Malang.
Kasmidi Bulang mengaku mendukung kegiatan yang di inisiasi Pemerintah Kecamatan Sangkulirang tersebut.
“Saya atas nama pemerintah sangat mengapresiasi khususnya Kecamatan Sangkulirang, aparatur desa dan kepada semua yang telah melaksanakan kegiatan pada hari ini. Terkait dengan penguatan peran dan kedudukan BPD,” kata Wabup Kasmidi Bulang, Kamis (16/5).
Kegiatan Bimtek, kata Wabup merupakan bagian yang sangat penting, terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi (tupoksi).
“Jangan sampai dengan tidak adanya pemahaman yang seragam atau pemahaman yang sama terkait dengan tupoksinya, menjadi tidak tau harus berbuat apa,” ucapnya.
Kasmidi menjelaskan, dengan adanya bimtek ini diharapkan kedepannya tidak ada lagi perselisihan antara BPD dan Pemerintah Desa.
“Apalagi kita ini adalah bagian dari representasi masyarakat kita,” ujar pria berkacamata itu.
Kepala desa, kata Kasmidi, harus menjalankan tugasnya sebagai kepala desa di masyarakat yang telah diberikan amanah sebagai kepala desa, begitu pula dengan BPD.
“Jadi bukan sebagai lawan tanding di lapangan, tetapi bagaimana membangun desa itu,” tegasnya.
Selain itu, Kasmidi juga menyampaikan bahwa Kabupaten Kutim saat ini memiliki APBD yang cukup besar.
Sehingga, menurutnya harus sejalan dengan pembangunan semua desa yang ada di Kutim.
“Kita punya 139 desa definitif, 12 desa persiapan dan 2 kelurahan. Itu semua harus kita support dengan APBD yang cukup besar. Alhamdulillah di tahun 2024, telah di sahkan APBD kurang lebih sebesar Rp 9,4 Triliun,” ungkapnya.
Dengan anggaran APBD yang besar itu, Kasmidi menyebut pemerintah ingin menyelaraskan pembangunan di tingkat desa dengan Kabupaten.
“Karena yang merasakan itu pasti adalah masyarakat di tingkat desa, bukan kabupaten secara umum,” pungkasnya. (Adv)
