Kutai Timur – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik untuk mencapai jenjang penilaian yang lebih tinggi sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Saat ini, Kutim berada di tahap Cukup Informatif dengan nilai 80.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan status Menuju Informatif dengan nilai 80-90 pada penilaian berikutnya.
“Saat ini dari layanan informasi yang sudah kami berikan, Kutim sudah berada di tahap Cukup Informatif dengan nilai 80. Target kami tahun ini adalah menuju Informatif. Ini merupakan tantangan besar, tetapi kami optimis bisa mencapainya,” ujar Ronny, Jumat (29/11/2024).
Sebagai ibu kota Kabupaten Kutai Timur, Sangatta telah menyediakan berbagai kanal informasi publik yang dapat diakses masyarakat.
Salah satunya adalah SP4N Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional), yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait layanan publik.
Selain itu, website resmi Kutai Timur (kutaitimur.kab.go.id) juga terus ditingkatkan oleh Diskominfo Staper untuk memberikan informasi terkini kepada masyarakat.
Upaya pengoptimalan website ini sejalan dengan target peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.
Penilaian keterbukaan informasi publik memiliki lima tahapan dengan nilai yang berbeda:
Informatif: 90-100
Menuju Informatif: 80-90
Cukup Informatif: 70-80
Belum Informatif: 60-70
Tidak Informatif: < 50
“Saat ini, hanya Bontang yang sudah mencapai tahap Informatif. Bahkan, Samarinda dan Balikpapan belum sepenuhnya mencapai tahap tersebut. Oleh karena itu, kami berambisi agar Kutim bisa naik ke level Menuju Informatif di tahun ini,” tambah Ronny.
Ronny menekankan bahwa peningkatan nilai layanan keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo Staper, tetapi juga memerlukan kerja sama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga organisasi tingkat desa.
“Indikator penilaian tidak hanya berasal dari Diskominfo Staper, tetapi juga dari semua OPD hingga organisasi di tingkat desa. Kami berharap semua pemangku kepentingan dapat berkontribusi meningkatkan nilai keterbukaan informasi,” jelasnya.
Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, Diskominfo Staper Kutim optimis mampu meningkatkan pelayanan informasi publik, menciptakan transparansi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Target ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan status penilaian, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (adv)
